Berita

Palembang, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Informasi Geospasial (IG).

Informasi Geospasial (IG) merupakan salah satu alat dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan keruangan. IG sangat penting untuk mendukung upaya pemerataan pembangunan antar wilayah, tidak hanya dalam konteks perencanaan namun pada tataran decision making system.

Jakarta, 13 Agustus 2018 – Momentum 73 tahun Indonesia merdeka kembali menegaskan akan pentingnya persatuan bangsa, diantaranya melalui upaya percepatan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) dalam kerangka satu referensi, satu geoportal, satu database dan satu standar dalam menyusun berbagai kebijakan antara lain yang terkait pemanfaatan ruang dan perijinan.

Manokwari, 5 April 2018 – Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis Penguatan Jaringan Informasi Geospasial Nasional di Tanah Papua dan Region Maluku dengan tema”Satu Peta untuk Percepatan Pembangunan Daerah” di Swiss Belhotel Manokwari, pada Rabu-Kamis, 4-5 April 2018.

Jakarta, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Nasional Infrastruktur Informasi Geospasial (Rakornas IIG) untuk Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tema ”Indonesia Connected: Satu Peta Prestasi Bangsa” bertempat di Hotel Borobudur Jakarta, pada Senin, 13 Agustus 2018.

Gelaran Bhumandala Award 2020 menunjukkan peningkatan kualitas pengelolaan simpul jaringan, baik pada level kementerian, lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, dan pemerintah daerah tingkat kota/kabupaten. Hal tersebut terlihat dari peningkatan kualitas data dan pemanfaatan simpul jaringan dalam mendukung kerja pemerintahan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Juri Bhumandala Award 2020 Heri Sutanta saat memberikan sambutan pada ajang penganugerahan Bhumandala Award 2020 di Jakarta, 27 November 2020.

Akademisi geospasial dari Universitas Gadjah Mada tersebutmenyampaikan bahwa perkembangan simpul jaringan informasi geospasial nasional berada pada trek yang benar. “Kami melihat ada perkembangan dari pengelolaan informasi spasial menuju pengelolaan informasi secara spasial,” tuturnya.

Pengelolaan informasi secara spasial menunjukkan kekuatan integrasi data untuk membantu peningkatan pelayanan publik. Melalui kreativitas pengampu simpul jaringan, data yang terintegrasi secara spasial dimanfaatkan untuk kebencanaan, tata ruang, hingga pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Namun demikian, ia masih melihat adanya celah yang perlu diperbaiki yakni pada ketersediaan metadata informasi geospasial yang lengkap. Selain itu ia berharap ada peningkatan jumlah data yang bisa dimanfaatlan masyarakat secara langsung lewat geoprotal.

Ia pun menyampaikan apresiasi terhadap kinerja staf teknis yang bergulat secara langsung dan intens dengan data-data spasial. “Terima kasih atas kerja keras direktur, kepala bidang, kepala seksi, dan staf teknis yang mendukung pengelolaan simpul jaringan sampai ke tahap ini,” ujarnya. (MAD)

Penghargaan Bhumandala 2021 – Inovasi Pemanfaatan lnformasi Geospasial dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi pemanfaatan Informasi Geospasial.
info lebih lengkap kunjungi https://s.id/Bhumandala

Batas waktu penerimaan dokumen Penghargaan Bhumandala : Inovasi Pemanfaatan IG diperpanjang hingga tanggal 7 September 2021. Bagi peserta yang sudah mengumpulkan dokumen, juga diperkenankan untuk melakukan perbaikan jika ada dan mensubmit ulang dokumennya ke email inovasi_pemanfaatanig@big.go.id

Penghargaan Bhumandala 2021 – Inovasi Pemanfaatan lnformasi Geospasial dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang telah berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi pemanfaatan Informasi Geospasial.
info lebih lengkap kunjungi https://s.id/Bhumandala

Badan Informasi Geospasial (BIG) kembali memberikan Penghargaan Bhumandala – Inovasi Pemanfaatan Informasi Geospasial 2021. Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengembangkan inovasi pemanfaatan Informasi Geospasial dalam tata kelola pemerintahannya, sehingga berdampak pada produktivitas maupun efektivitas kinerja lembaga.

Bhumandala diambil dari bahasa Sansekerta: Bhu-mandala artinya ‘planetary system’ yang menggambarkan bumi sebagai bagian dari sistem tata surya.

Bhumandala award ini sebagai penghargaan terhadap upaya membangun simpul jaringan informasi geospasial kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah yang dinilai terbaik dalam upayanya mempersiapkan diri dan membangun simpul jaringan.

Kegiatan penilaian kinerja simpul jaringan merupakan hal yang sangat penting. Penilaian kinerja Simpul Jaringan dilakukan dengan melihat pembangunan 5 (lima) elemen Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar dan Sumberdaya Manusia.

Manokwari, Berita Geospasial – Pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, bertempat di Swiss Belhotel Manokwari, Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Simpul Jaringan untuk wilayah Papua dan Maluku.

Tanjung Redep, Berita Geospasial – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadikan integrasi data spasial dan data nonspasial menjadi sangat strategis. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai saat membuka Rapat Koordinasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur pada Kamis, 28 Juli 2022.

Menurut Aris, pengembangan sistem Informasi Geospasial (IG) di Kalimantan Timur menjadi semakin penting sejalan dengan pembangunan IKN. “Kita perlu dorong data spasial yang presisi, yang bagus, yang dapat dioperasikan untuk mendukung seluruh sektor pengembangan di IKN,” ujarnya saat berada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Berau, Kalimantan Timur.

Rapat Koordinasi Jaringan Informasi Geospasial Daerah diadakan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembngunan simpul jaringan. Selain itu, juga sebagai penilaian awal terkait kondisi simpul jaringan daerah.

“Penilaian simpul jaringan meliputi lima pilar, yakni peraturan dan kebijakan; kelembagaan; sumber daya manusia; teknologi; standar data dan informasi geospasial,” terang Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial Sumaryono.

Pada kesempatan ini, lanjut Sumaryono, perwakilan daerah yang hadir dapat menyampikan permasalahan maupun hambatan terkait pembangunan simpul jaringan daerah masing-masing. Sehingga bisa dicari solusinya bersama-sama.

Saat ini, tersisa dua kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang belum terintegrasi dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah (JIGD). Dua daerah yang dimaksud, yaitu Kabupaten Paser dan Kutai Barat.

“Salah satu faktor penting dalam pengembangan ibu kota adalah ketersediaan data. Data itu mahal, kita harus membayar lebih mahal jika membangun tanpa data,” tegas Sumaryono.

Berdasarkan alasan di atas, Sumaryono berharap Kabupaten Paser dan Kutai Barat segera membangun JIGD. Data dalam JIGD nantinya diintegrasikan dengan data statistik dan keuangan yang sedang diupayakan bersama sebagai program Satu Data Indonesia (SDI).

Sumaryono menegaskan, dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan operasionalisasi fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) simpul jaringan sangat penting. Hal ini perlu untuk mengintegrasikan dan mensinkronisasikan Informasi Geospasial Tematik (IGT), serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan konflik tata ruang.

“Peraturan dan kebijakan punsangat penting dalam mewujudkan penguatan simpul jaringan daerah. Koordinasi antara para pemangku kepentingan, akademisi, swasta, dan mitra pemerintah harus berjalan sinergis. Agar berbagi pakai data spasial lewat simpul jaringan dapat dilaksanakan secara optimal,” tutupnya. (AMA/NIN)

Payakumbuh, Berita Geospasial – Data dan Informasi Geospasial (IG) berperan penting dalam implementasi kebijakan pembangunan secara efektif dan efesien. Pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam perencanaan pembangunan akan mengoptimalkan sumber daya yang terbatas serta lebih tepat sasaran. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan data dan IG adalah sumber daya manusia (SDM). Saat ini, SDM di bidang IG masih sangat terbatas sehingga pemahaman dan pengaplikasian untuk pembangunan masih sulit untuk diterapkan menyeluruh.

Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Informasi Geospasial (BIG) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) pengelolaan data dan informasi geospasial kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Payakumbuh. Bimtek dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas sumberdaya manusia simpul Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).Diharapkan seluruh OPD berkontribusi dalam perencanaan tersebut dengan memberikan data yang valid melalui simpul jaringan.

“Walikota Payakumbuh berkomitmen membangun simpul jaringan di Kota Payakumbuh dengan hadir langsung di BIG bulan Juni lalu. Bimtek ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan tersebut,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Payakumbuh Yasrizal dalam sambutannya di Payakumbuh pada Rabu, 7 September 2022.

Sementara itu, Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG (PSKIG) Sumaryono mengapresiasi kinerja simpul jaringan Kota Payakumbuh yang sudah menjadi ‘hijau’atau optimal hanya dalam waktu 2 bulan.

“Strategi percepatan pengembangan simpul jaringan adalah penguatan 5 pilar JIGN. Salah satunya adalah SDM. SDM yang baik akan menghasilkan data yang bagus dan berkelanjutan,”jelas Sumaryono.

Tim dari PSKIG dan Pusat Pengelolaan dan Penyebarluasan IG (PPIG) memberikan materi teknis penyusunan data geospasial dan teknis mengunggah data geospasial ke dalam geoportal Kota Payakumbuh. Kegiatan bimtek diikuti oleh seluruh perwakilan OPD yang ditunjuk sebagai tim teknis pengelola data IG di Kota Payakumbuh. (LNR /MN)

Medan, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) mengelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dasar untuk Perencanaan Pembangunan di Medan, Sumatra Utara. Kegiatan yang menghadirkan Edwar Darmansyah Pohan dari Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Pemprov Sumatera Utara sebagai salah satu narasumber ini dilaksanakan pada 13-15 September 2022.

“Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi daerah terkait penyediaan Informasi Geospasial (IG), di antaranya ketersedian data dan informasi yang terbatas, kekurangan metodologi analisis spasial, ketidakmampuan daerah, serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbatas,” tutur Edward.

Melalui kegiatan bimtek yang diadakan BIG ini, lanjut Edward, diharapkan dapat mengembangkan dan memberikan informasi untuk mengatasi kendala yang ada. Peserta bimtek mendapatkan penjelasan terkait data dan IG yang ada di BIG serta cara mengakses dan memanfaatkannya untuk perencanaan pembangunan.

Selain itu, peserta bimtek juga mendapatkan tutorial menyusun peta kemiringan lereng dari data Digital Elevation Model Nasional (DEMNas), menyusun neraca penutup lahan, integrasi data spasial statistik, serta pemetaan jangkauan layanan fasilitas umum dan fasilitas sosial menggunakan data RBI.

Pelaksanaan pembinaan ini diharapkan dapat meningkatnya pemahaman dan kemampuan pengguna IG dalam memanfaatkan IG Dasar yang dihasilkan oleh BIG. Selain itu, juga ada peningkatan kompetensi SDM pengguna IG yang kemudian secara sistematis dapat memberikan kontribusi dalam percepatan implementasi pembangunan nasional.

Sebagai informasi, Bimtek Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial Dasar untuk Perencanaan Pembangunan ini diikuti 75 peserta secara daring dan luring. Seluruh peserta adalah perwakilan dari 34 kabupaten/kota di region Sumatera.

Narasumber lain yang turut menyampaikan materi, di antaranya dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona/ (PPN/Bappenas); serta Pemprov Sumatera Utara. Materi yang disampaikan terkait peningkatan kapasitas SDM dalam aspek geospasial, kebutuhan peta untuk penyusunan rencana tata ruang, dan pemanfaatan IG dalam perencanaan pembangunan. (AR/NIN)

Palangka Raya, Berita Geospasial – Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Universitas Palangka Raya (UPR) menandatangani perjanjian kerja sama membentuk Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Universitas Palangka Raya (PPIDS UPR) pada Kamis, 21 Juli 2022.

Perjanjian kerja sama pembentukan PPIDS UPR ditandatangani Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial BIG Sumaryono dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UPR Aswin Usup. Penandatanganan disaksikan oleh Kepala BIG Muh Aris Marfai dan Rektor UPR Andrie Elia Embang.

Dalam sambutannya, Aris menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi oleh BIG, seperti jumlah simpul jaringan yang sangat banyak serta tersebar di seluruh instansi pusat dan pemerintah daerah. Tantangan lain yang juga dihadapi oleh BIG adalah jumlah sumber daya manusia untuk mengelola simpul jaringan tersebut.

“Pembentukan Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) atau Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) UPR dengan BIG diharapkan dapat berkontribusi dalam percepatan upaya pengembangan simpul jaringan di wilayah Kalimantan Tengah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten atau Kota,” jelas Aris.

Penandatanganan perjanjian kerja sama BIG dan UPR dilanjutkan dengan kuliah umum oleh Kepala BIG yang bertemakan “Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Penataan Ruang Wilayah yang Optimal”. (Arawinda Nur Salsabyla/MAD)

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 Tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia bersama ini disampaikan hal-hal sebegai berikut:

1. Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan informasi geospasial (IG) secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. Setiap Simpul Jaringan baik Kementerian/Lembaga, TNI, Polri maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) diwajibkan mengimplementasikan 5 elemen pembangunan infrastruktur informasi geospasial yang terdiri dari Kebijakan, Kelembagaan, Standar, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi.
2. Dalam rangka pelaksanaan amanah Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2014 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Penghubung Simpul Jaringan melakukan pemantauan dan evaluasi Jaringan IG Nasional serta mendorong aktif dan operasionalnya simpul jaringan di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah,
3. Sebagai Pembina Data Geospasial didalam Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 BIG mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, khususnya untuk Data Geospasial

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial secara berkesinambungan. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah mengembangkan simpul jaringan untuk mewujudkan tersedianya data dan informasi geospasial yang handal, mutakhir, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses.

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Tahun 2022 dilakukan melalui pengisian lembar laporan secara online (e-Reporting) yang dapat diakses melalui alamat https://simojang.big.go.id secara mandiri. Pengisian laporan dilakukan selambat- lambatnya tanggal 30 September 2022.

Sebagai bentuk apresiasi, kami akan memberikan penghargaan Simpul Jaringan dengan Kinerja terbaik di masing-masing kategori (Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten dan Kota) dalam ajang Penganugrahan Penghargaan Simpul Jaringan Terbaik (Bhumandala Award 2022} yang kami rencanakan akan dilaksanakan pada bulan November 2022.

Untuk keterangan lebih lanjut terkait pengisian lembar pemantauan dan evaluasi dapat menghubungi Sekretariat yang ada di Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, BIG dengan narahubung Sdr. Dimas Bagus Septianto (0813 5954 4944) atau Sdr. Wisnu Pribadi (0822 8888 2489).

Berdasarkan Surat Kepala BIG Nomor B-9.1/KA-BIG/IIG.02.02/8/2022 tentang Pelaporan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan ini kami sampaikan perubahan jadwal kegiatan tersebut sebagai berikut:

Untuk pengisian pelaporan kinerja simpul jaringan hanya bisa dilakukan melalui aplikasi simojang (https://simojang.big.go.id) dengan panduan pengisian terlampir. Untuk keterangan lebih lanjut terkait pengisian pelaporan kinerja simpul jaringan dapat menghubungi sekretariat yang ada di Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial, BIG dengan narahubung Sdr. Dimas Bagus Septianto (0813 5954 4944) atau Sdr. Wisnu Pribadi (0822 8888 2489). 

Demikian perubahan jadwal ini kami sampaikan untuk diketahui, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Berita Geospasial - Badan Informasi Geospasial pada tahun 2022 kembali memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan juga Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyelenggarakan simpul jaringan dengan baik, dengan tema Tata Kelola Data Spasial Berkualitas untuk Indonesia yang Lebih Baik.

Pemberian penghargaan ini juga sekaligus memperingati Hari Informasi Geospasial ke-53 yang jatuh pada setiap tanggal 17 Oktober. Penghargaan ini diberikan BIG sebagai bentuk implementasi Perpres 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai mengatakan bahwa Bhumandala Award ini sudah dilakukan sejak tahun 2014 sebagai salah satu model pembinaan simpul jaringan secara nasional sebagai implementasi dari amanat Peraturan Presiden yang dijalankan bersama di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

“Bhumandala Award ini bisa dijadikan sebagai alat dalam melaksanakan monitoring dan pembinaan rutin dua tahunan yang dilaksanakan oleh BIG kepada seluruh simpul jaringan nasional dan daerah,” ujar Aris di Jakarta, Jumat (25/11/2022).

“Penganugerahan ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada kita bersama, juga memberikan inspirasi dan memperkuat, serta meningkatkan semangat dalam pengelolaan informasi geospasial dalam upaya membangun pilar-pilar infrastruktur informasi geospasial agar kinerja simpul jaringan dapat lebih optimal dan berkelanjutan di kemudian hari,” tambah Aris.

Kegiatan penilaian kinerja simpul jaringan merupakan hal yang sangat penting. Penilaian kinerja Simpul Jaringan dilakukan dengan melihat pembangunan 5 (lima) elemen Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Teknologi, Standar dan Sumberdaya Manusia.

Penghargaan dibagi menjadi lima kategori, yaitu penghargaan tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah tingkat provinsi, pemerintah daerah tingkat kabupaten, pemerintah daerah tingkat kota, dan kategori tambahan (khusus).

Pada tahun ini, terdapat dua kategori baru, yaitu Bhumandala Penamaan Nama Rupabumi dan Bhumandala Nawasena.

“Penamaan Nama Rupabumi ini sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi, untuk mendorong awareness kita terhadap pentingnya penamaan rupa bumi dalam rangka mendukung melaksanakan perencanaan pembangunan maupun pengambilan kebijakan,” terang Aris.

Berikut penjelasan untuk masing-masing kategori:

1. Kementerian/Lembaga: Penghargaan diberikan kepada enam K/L yang berhasil menerapkan lima elemen JIGN dalam pengembangan simpul jaringan.
2. Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi: Penghargaan diberikan kepada enam Pemerintah Provinsi yang berhasil menerapkan lima elemen JIGN dalam pengembangan simpul jaringan.
3. Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten: Penghargaan diberikan kepada enam Pemerintah Kabupaten yang berhasil menerapkan lima elemen JIGN dalam pengembangan simpul jaringan.
4. Pemerintah Daerah Tingkat Kota: Penghargaan diberikan kepada empat Pemerintah Kota yang berhasil menerapkan lima elemen JIGN dalam pengembangan simpul jaringan.
5. Kategori Tambahan (Khusus)

• Bhumandala Penamaan Nama Rupabumi

Kategori yang baru ada di tahun 2022 ini merupakan bentuk pelaksanaan mekanisme evaluasi dan pemantauan sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 2 Tahun 2021, sehingga dapat dilihat kesungguhan usaha dari para penyelenggara untuk menyediakan informasi geospasial nama rupabumi yang akurat, mutakhir, dan berkepastian hukum.

• Bhumandala Nawasena

Satu lagi kategori yang baru ada di tahun 2022, berasal dari Bahasa Sansekerta yang memiliki arti masa depan yang cerah. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan elemen infrastruktur informasi geospasial dengan baik, dan juga telah melakukan pemanfaatan data dan informasi spasial yang dimiliki, dalam proses perencanaan pembangunan. Harapannya, pengembangan simpul jaringan ke depan akan terus dilakukan dan dapat menularkan semangatnya kepada pemerintah daerah lainnya.

• Bhumandala Kencana Kategori Geoportal Terbaik

Penghargaan diberikan kepada K/L serta Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil mengembangkan Geoportal dengan tampilan menarik, kecepatan tinggi, dan konten data lengkap.

• Bhumandala Kencana Kategori Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik

Penghargaan diberikan kepada K/L serta Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berhasil mengoptimalkan peran Geoportalnya dalam mekanisme berbagi pakai data spasial baik dalam lingkungan internal maupun ekternal. Penilaian juga dilakukan berdasarkan konten data serta kelengkapan data lainnya (kelengkapan atribut, metadata, dan kesesuaian dengan Katalog Unsur Geografi Indonesia).

Pemenang Simpul Jaringan Terbaik, Geoportal Terbaik, Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik, dan Penamaan Nama Rupabumi Terbaik adalah sebagai berikut:

Simpul Jaringan Terbaik Tahun 2022

Kategori Kementerian/Lembaga

Kategori Provinsi

Kategori Kota

Kategori Kabupaten

Bhumandala Kencana Geoportal Terbaik Tahun 2022

Bhumandala Kencana Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik Tahun 2022

Bhumandala Penamaan Nama Rupabumi Tahun 2022

Bhumandala Nawasena Tahun 2022

Selamat dan apresiasi setinggi–tingginya kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, organisasi serta individu atas antusiasme dan semangatnya yang tinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial yang mutakhir, handal, dan dapat dipertanggungjawabkan. (SLH)